Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Undang-undang Cipta Kerja memerlukan banyak sekali aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).
Penyelesaian aturan turunan tersebut, menurut Jokowi, akan diselesaikan
paling lambat 3 bulan setelah diundangkan.
“Jadi setelah ini akan muncul PP dan Perpres yang akan kita selesaikan paling lambat tiga bulan setelah diundangkan,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan pers terkait UU Cipta Kerja, dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (09/10/2020).
Presiden menyampaikan bahwa pemerintah membuka berbagai usulan dari seluruh lapisan masyarakat terkait penyusunan aturan turunan tersebut.
“Kami terbuka usulan masyarakat dan terbuka dari daerah,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden mengungkapkan UU Cipta Kerja dibutuhkan setidaknya untuk tiga alasan.
Pertama untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas, kedua memberikan kemudahan berusaha bagi para pelaku UMKM, dan ketiga mendukung pemberantasan korupsi karena jelas dengan menyederhanakan, memotong, mengintegrasikan secara elektronik maka pungli dapat dihilangkan.
Kepala Negara juga membantah sejumlah informasi yang dinilainya keliru persepsi dari UU tersebut sehingga menimbulkan unjuk rasa luas di kalangan masyarakat.
“Pada dasarnya dilatarbelakangi disinformasi mengenai UU ini dan hoaks di media sosial. Saya ambil contoh ada yang menyebut penghapusan UMP, UMK, UMSP hal ini tidak benar karena pada faktanya Upah Minimum Regional tetap ada,” tutur Presiden. (*)
