KABUPATEN BEKASI- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengubah strategi penanganan Covid-19 yaitu dengan menguatkan peran Puskesmas dalam program Puskesmas Terpadu dan Juara (Puspa).
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi membuka program Puspa di Puskesmas Cikarang, Jalan Ki Hajar Dewantara, Kabupaten Bekasi, Senin (1/2/2021). Dalam peresmian tersebut hadir secara daring Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Dewan Pertimbangan Presiden Arifin Panigoro, Pendiri Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih yang juga Senior Advisor WHO.
Selain itu, hadir juga Plt. Kepala Dinas Kesehatan Dewi Sartika memberikan sambutan serta dari pihak tuan rumah dihadiri Sekda Kabupaten Bekasi Uju dan Kepala Puskesmas Cikarang.
Untuk diketahui Puspa adalah program penguatan peran Puskesmas dalam merespon Covid-19 di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri mengucurkan delapan puluh miliar untuk program tersebut selama enam bulan kedepan.
Dalam program Puspa, sebanyak 500 orang tenaga kesehatan akan direkrut untuk menambah kekuatan di 100 Puskesmas di 12 kota kabupaten dengan kasus Covid-19 yang banyak dan kekurangan sumber daya manusia kesehatan (SDMK). Lima petugas tersebut terdiri dari dua internal staf Puskesmas dan tiga tenaga kesehatan tambahan yang berbagi peran sebagai manajer, program officer, monev, komunikasi dan keuangan mulai awal Maret 2021 setelah diberikan pelatihan.
Petugas yang direkrut tersebut bertugas untuk meningkatkan kapasitas 3T (testing, tracing, treatment), memantau dan merawat kasus yang diisolasi mandiri atau terpusat, serta melakukan edukasi 3M (mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker).
Dari kebutuhan 500 tenaga kesehatan tersebut, hingga 31 Januari lalu sudah 4.321 pelamar tenaga kesehatan untuk program Puspa tersebut. Sementara pendaftaran masih terbuka hingga 7 Februari mendatang.
Adapun ke 12 kota kabupaten yang menjadi percontohan Puspa yaitu Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tasikmalaya.
Dalam paparannya, Ridwan mengakui kondisi perawatan Covid-19 di Puskesmas masih sangat lemah dikarenakan hanya mengandalkan SDM eksisting Puskesmas. Di sisi lain mereka pun harus melakukan pelayanan umum yang sudah luar biasa.
“Oleh karena itu 2021 kita memutuskan strategi dirubah mengikuti pola di Thailand yang dianggap WHO terbaik di Asia Tenggara, yaitu memaksimalkan potensi Puskesmas. Walaupun kita ada kekurangan karena rasionya kita masih jauh, tapi kita coba berupaya,” tutur Ridwan.
Dengan hadirnya lima orang yang khusus menangani Covid-19 diharapkan proses 3T bisa jauh lebih baik.
“Mudah-mudahan dengan program ini kasus bisa turun dengan cepat. Kita namai Puspa karena basisnya puskesmas, singkatan dari Puskesmas Terpadu, terpadu artinya mengurus Covid-19, dan juara artinya kita harus menang tahun 2021 ini berbarengan dengan hadirnya vaksinasi,”ucap dia.
Ridwan pun berharap, program Puspa didukung penuh pemerintah pusat karena Jabar saat ini hanya mampu mengalokasikan Rp 80 miliar untuk 100 Puskesmas. Sementara jika ingin 1000 Puskesmas maka Jabar perlu Rp 800 miliar anggaran untuk Puspa.
“Itulah kenapa kami berharap Pak Menteri Kesehatan, Pak Arifin Panigoro selaku Dewan Pertimbangan presiden bisa membisiki pak presiden untuk menganggarkan gagasan ini yang selama ini kurang optimal ya, padahal penanganan Covid-19 Thailand ternyata basisnya bukan di rumah sakit, melainkan berbasis puskesmas,”ucap dia.
Sementara itu Dewi Sartika mengatakan, kasusnya Covid-19 terus mengalami peningkatan sehingga memerlukan upaya komprehensif dan untuk memutus rantai penularan harus dimulai dari hulu, dari dalam komunitas di masa dimana masyarakat berada.
“Pelayanan kesehatan primer merupakan suatu lembaga inklusi atau terbuka di mana sistem kesehatan kita dapat terintegrasi dan berinteraksi langsung dengan sistem sosial yang ada di masyarakat. Program Puspa dapat mendorong keterpaduan antara dukungan sistem kesehatan, tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dengan modal sosial yang ada di masyarakat dengan rasa silih asah, silih asuh dan silih asih,”ucap dia.
Dalam implementasinya program ini akan memperkuat puskesmas dengan penambahan 500 orang, 300 Orang seleksi terbuka dan 200 dari internal Puskesmas yang bekerja dalam tim interprofesi.
“Mereka akan diseleksi dan dilatih dengan dan komprehensif secara online. Dan sampai dengan tanggal 31 Januari kemarin jumlah pendaftar mencapai 4.321 tenaga kesehatan yang akan terus dibuka hingga 7 Februari secara online melalui website jabarprov.go.id/Puspa,”ucap dia dalam sambutannya.
Yang terpilih nanti, mereka akan dibekali dengan pelatihan, semua aktivitas 3T akan menggunakan platform pelaporan terintegrasi Pikobar yang memungkinkan koordinasi lebih baik pada setiap level.
“Tim Puspa dan puskesmas akan mendorong komunikasi perubahan perilaku dan melakukan komunikasi risiko yang terukur untuk mendorong penerapan 3M dengan mengoptimalkan promosi kesehatan berbasis komunitas dan pemantauan dengan melibatkan kader, tokoh agama dan pendukung sistem sosial masyarakat, “ujar dia.
Tim Puspa pun akan menggunakan teknologi informasi seperti telemedicine dan teleedukasi untuk mempertahankan layanan kesehatan esensial seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan penyakit tidak menular dan penyakit menular seperti TB, HIV dan penyakit lainnya
