Ebrahim Raisi akhirnya terpilih menjadi Presiden Iran. Ia berhasil mengalahkan ketiga lawannya itu dan mengamankan jabatan kedua tertinggi di negara itu hingga empat tahun ke depan, Jumat (19/6/2021) waktu setempat.
Raisi akan menggantikan Hassan Rouhani setelah dua periode berturut-turut berkuasa. Ia mengalahkan tiga lawannya yakni Abdolnaser Hemmati, Mohsen Rezaei, dan Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi.
Kemenangan Ebrahim Raisi telah diprediksi sebelumnya. Pria yang kerap menggunakan sorban hitam ini, sebagaimana ditulis AlJazeera adalah seorang sayyid, merujuk ke keturunan Nabi Muhammad SAW.
Mengutip BBC, Raisi sendiri merupakan seorang ulama berusia 60 tahun. Ia menjabat sebagai jaksa untuk sebagian besar karirnya.
Ia juga diketahui diangkat sebagai kepala kehakiman pada 2019, dua tahun setelah dia kalah telak dari Rouhani dalam pemilihan presiden terakhir. Raisi telah menampilkan dirinya sebagai orang terbaik untuk memerangi korupsi dan memecahkan masalah ekonomi Iran.
Namun, banyak warga Iran dan aktivis hak asasi manusia (HAM) telah menyatakan keprihatinan atas perannya dalam eksekusi massal tahanan politik pada 1980-an. Namun, ia sendiri tidak pernah membahas tuduhan tentang perannya di dalam aksi keji itu.
Raisi dikenal juga sebagai seorang penganut paham kanan yang cukup ekstrem. Aktivis mulai menyuarakan ketakutannya bahwa Raisi akan menerapkan kontrol terhadap aktivitas sosial, lebih sedikit kebebasan dan pekerjaan bagi perempuan, dan kontrol yang ketat terhadap media sosial dan pers.
Mengenai perundingan nuklir yang tengah berlangsung dengan dunia, Raisi disebut merupakan tokoh yang mendukung kembalinya kesepakatan Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA). Ini ditandatangani Iran di 2015 dan memberi Iran keringanan dari sanksi Barat sebagai imbalan karena membatasi kegiatan nuklirnya, namun dianulir Presiden AS Donald Trump di 2018.
Pemerintahan Presiden Donald Trump menarik perjanjian itu yang melumpuhkan perdagangan internasional Iran. Dalam penarikan itu, Raisi juga dijatuhi sanksi oleh Washington.
Iran telah menanggapi dengan memulai kembali operasi nuklir yang dilarang berdasarkan kesepakatan. Pembicaraan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir itu saat ini sedang berlangsung di Wina. Hal ini atas inisiasi Presiden baru AS Joe Biden. Tetapi kedua belah pihak mengatakan yang lain harus melakukan langkah pertama.
Meski Raisi terpilih kali ini, Washington tetap menekankan bahwa kesepakatan itu masih lebih tergantung pada Pemimpin Tertinggi Ayatollah Khamenei.
“Keputusan akhir apakah akan kembali ke kesepakatan [nuklir 2015] atau tidak terletak pada pemimpin tertinggi Iran dan bukan presiden,” ucap Jake Sullivan,Penasihat Keamanan Nasional AS sebagaimana mengutip Iran International.
Namun di sisi lain, Israel mengkhawatirkan Raisi. Tel Aviv menganggap terpilihnya Raisi ini menjadi salah satu katalis negatif bagi perjanjian nuklir Iran.
“Itu adalah kesempatan terakhir bagi kekuatan dunia untuk bangun sebelum kembali ke perjanjian nuklir, dan untuk memahami dengan siapa mereka berbisnis,” ujar Perdana Menteri (PM) Israel yang baru, Naftali Bennett.
“Orang-orang ini adalah pembunuh, pembunuh massal. Sebuah rezim algojo brutal tidak boleh dibiarkan memiliki senjata pemusnah massal yang memungkinkannya untuk tidak membunuh ribuan, tetapi jutaan,” tambahnya.
Sumber : CNBC
