Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa prioritas vaksin akan diberikan kepada seluruh tenaga medias dan seluruh pekerja yang bekerja pada fasilitas medis.
“Berikutnya akan diberikan kepada masyarakat dengan kategori high risk, yaitu pekerja pada usia 18-59 tahun,” kata Terawan pada rapat koordinasi persiapan program vaksinasi di Jakarta, Rabu (30/09/2020).
Terawan mengungkapkan kebutuhan vaksin di Indonesia mencapai 320 juta dosis.
“Dan dengan indeks pemakaian vaksin, maka kita harus bisa menyediakan 352 juta dosis vaksin,” jelasnya.
Penyediaan vaksin ini dilakukan bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, Kepala BOPM, serta Kepala BNPB
Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin dalam rapat mengatakan bahwa kapasitas penyimpanan vaksin yang dimiliki oleh BUMN mencapai 123 juta vaksin.
Oleh karena itu, sedang dilakukan kerja sama antar lembaga BUMN, khususnya oleh Bio Farma dan Kimia Farma sebagai produsen obat, dalam pengadaan Cold Chain Equipment Inventory hingga memuat 300 juta vaksin.
Pengadaan Cold Chain disiapkan untuk datangnya vaksin dari berbagai negara yang telah membantu Indonesia dalam pengadaan vaksin tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa telah dilakukan berbagai diskusi dengan negara terkait, seperti Tiongkok, Uni Emirate Arab dan Inggris dalam komitmen penyediaan vaksin bagi Indonesia.
“Kami telah berkomunikasi secara rutin dengan Cina, Arab, maupun Inggris dalam penyediaan vaksin bagi Indonesia. Kami juga telah mengatur waktu pertemuan antar negara untuk dapat meninjau lebih lanjut mengenai uji klinis serta produksi vaksin yang nantinya akan dikirim ke Indonesia tersebut,” ujarnya.
Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito menceritakan bahwa tim teknis dari lembaganya akan melaksanakan kunjungan lapangan untuk melihat lab produksi vaksin serta uji klinis yang telah dilakukan.
Dalam kunjungan ini nantinya akan dibahas mengenai sistem pengiriman vaksin serta sertifikasi halal dari vaksin tersebut.
Terkait hal ini Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta BPOM agar berkoordinasi dengan MUI untuk memastikan kehalalan vaksin Covid tersebut.
“Setelah dicek kehalalannya maka BPOM bisa berkoordinasi dengan MUI untuk memberikan sertifikasi halal,” sarannya.
Untuk menyiapkan program vaksinasi yang akan segera dilaksanakan, Kementerian Kesehatan telah menyusun beberapa langkah dalam kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia. Sejak Senin (28/09/2020), telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi COVID-19 ini.
Selain itu, telah disiapkan dua puskesmas yang akan menjadi tempat simulasi, yaitu Puskesmas Abiansemal Kab. Badung, Denpasar serta Puskesmas Tanah Sereal Kota Bogor, Jawa Barat.
Agar vaksinasi segera terlaksana, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Panjaitan kepada Menkes, Menlu, Kepala BPOM, Kepala BNPB, dan Wakil Menteri BUMN sebagai peserta rapat untuk terus berkoordinasi dengan baik dalam penyediaan vaksinasi ini.
“Koordinasi harus terus kita jaga dengan baik, agar vaksinasi dapat segera kita laksanakan di Indonesia. Narasi simulasi vaksinasi ini akan dibuat oleh Kemenkes, yang nantinya akan dilengkapi oleh pihak terkait agar vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan lancar,” tutupnya