Oknum yang terlibat dalam percaloan penerimaan peserta didik baru (PPDB) atau pungutan liar di Provinsi banten bakal ditindak tegas. Hal itu dikemukakan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim.
Seperti diberitakan sebelumnya, PPDB tingkat SMA/SMK menjadi kewenangan Provinsi Banten. Sedangkan tingkat SD dan SMP menjadi tanggung jawab Kota/Kabupaten di Provinsi Banten.
Prosesi PPDB telah berakhir dan pada 13 Juli 2020, siswa sekolah sudah kembali melakukan aktivitas belajar.
“Kalau ada calo PPDB saya bunuh,” ujar pria yang akrab disapa WH, di Hotel Istana Nelayan, Kota Tangerang, Kamis (9/7/2020).
Menurut dia, jika ada yang terbukti bermain curang dalam PPDB ini, dia tak akan segan-segan memberikan sanksi tegas.
“Maksudnya saya bunuh kariernya. Saya berhentikan,” ucapnya.
Begitu juga pungli di sekolah. Jika ada sekolah yang memungut bayaran uang seragam atau pun yang lainnya akan dikenakan sanksi tegas.
“Pemprov kan sudah memberikan subsidi kepada sekolah. Kalau ada yang masih bermain pungli, saya pecat,” kata mantan Wali Kota Tangerang dua periode itu.
Wahidin Halim menilai, PPDB di Banten berlangsung kondusif dan tak ada kendala berat.
“Sampai sekarang belum ada laporan soal calo maupun pungli. Kalau masyarakat menemukan itu, bisa langsung laporkan ke kami. Warga lapor jam 9, jam 10-nya bakal saya pecat orangnya,” katanya.
“Tahun ini PPDB tidak ditemukan masalah di tingkat SMA/SMK. Kalau tahun kemarin memang kami terkendala soal website. Tapi tahun sekarang sudah teratasi itu,” sambungnya.
Tekait kecemasan masyarakat gagal seleksi PPDB, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, ada sekolah yang menambah rombongan belajar (rombel).
“Ada yang sekolah tambah rombel, ini untuk mengakomodir masyarakat yang tak lolos PPDB,” tutur Wahidin Halim.
Kendati demikian, ada kriteria khusus dalam penambahan rombel tersebut.
Penambahan rombel tersebut diharapkan dapat menampung dan bermanfaat bagi warga yang tidak lolos seleksi PPDB.
“Ada kriterianya yang diterima dalam penambahan rombel ini. Paling penting berdasarkan sisi kemanusiaan,” katanya.
Dia mengatakan, penambahan rombel diterapkan di sekolah wilayah Serang.
“Sekolah di Serang yang pengajuan penambahan rombel,” katanya.
Sedangkan di Lebak, kata Wahidin Halim, justru kekurangan murid.
“Ini juga yang perlu kita evaluasi lagi tahun depan. Bagaimana dalam segi pengukuran zonasinya.”
“Memang diakui dalam PPDB ini tidak membahagiakan seluruh lapisan masyarakat. Ada warga yang diterima atau pun juga tidak lolos seleksi,” ujar Wahidin Halim.