Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan mewacanakan pendidikan militer untuk mahasiswa dalam bentuk program bela negara.
Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari beberapa pihak, termasuk Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB HMI MPO Zunnur Roin mengatakan program tersebut sebenarnya tidak diperlukan bagi mahasiswa.
Ia menilai program pendidikan militer ini hanya akan mengaburkan tugas perguruan tinggi dalam membentuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Kampus adalah kawah candradimuka. Prospek pembentukan kualitas SDM jangan dikaburkan dengan masuknya praktik-praktik militerisme,” kata Zunnur melalui keterangan tertulis, Jumat (21/08/2020).
Menurut Zunnur, praktik pengorganisasian sipil seperti ini merupakan gaya Orde Baru, dengan dalih bela negara.
Masyarakat sipil tidak seharusnya dibebankan program seperti ini. Kalau tujuannya untuk menghadapi ancaman perang, seharusnya yang dipersiapkan adalah konsep pertahanan futuristic, yang objek dan subjeknya stage holder pertahanan.
“Jangan seolah-olah mengorganisir rakyat sebagai subjek pertahanan dengan status cadangan maupun pendukung,” terang Zunnur.
Oleh karena itu, PB HMI MPO, lanjut Zunnur, akan lebih responsif terhadap berbagai kebijakan terkait program ini. Ia mengingatkan bahwa mahasiswa mempunyai sejarah melakukan konfrontasi dengan negara.
“Kita mahasiswa Indonesia punya sejarah konfrontasi dengan negara guna mempertahankan kemerdekaan kampus yang terancam,” tutup Zunnur. (*)
