Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta stakeholder di Provinsi Banten untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan APBD Perubahan 2020 agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Banten.
Permintaan tersebut disampaikan Wagub Andika setelah disetujuinya Rancangan Perda APBD Perubahan 2020 oleh DPRD Banten, Kamis (14/08/2020).
“Mari bersama-sama kita mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten,”kata Andika saat membacakan sambutan Gubernur Banten pada Rapat paripurna DPRD Banten tentang Pesetujuan Raperda Perubahan APBD 2020 di Gedung DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang.
Selanjutnya, dalam rapat yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan dipimpin oleh Ketua DPRD Banten Andra Soni tersebut. Wagub Andika mengatakan, dengan disetujuinya Raperda Perubahan APBD 2020 tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempata itu, Wagub Andika juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Banten dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemprov Banten. “Terima kasih kepada seluruh perangkat daerah atas kerjasamanya dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 2020,” ucap Andika.
Andika kemudian menyampaikan, bahwa sesuai dengan Peraturan Mendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Mendagri 33/2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020, rancangan perda yang telah disahkan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Mendagri untuk dievaluasi.
“Dan, hasil evaluasi akan menjadi bahan penyempurnaan atas Rancangan Perda Perubahan APBD 2020 untuk ditetapkan menjadi Perda,” jelas Andika.
Sebelumnya, Ketua Harian Badan Anggaran DPRD Banten Budi Prajogo dalam laporannya pada rapat tersebut mengatakan, melalui pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran, DPRD kemudian sepakat untuk menyetujui Rancangan Perda tersebut.
Adapun hasil pembahasan menyebutkan, struktur Perubahan APBD 2020 adalah target pendapatan daerah menjadi Rp 10,4 triliun atau berkurang Rp 2 triliun lebih dibanding pada APBD 2020 murni. Berikutnya belanja daerah ditargetkan Rp 10 triliun lebih atau juga berkurang sekitar Rp 2 triliunan.
“Dengan demikian sisa lebih penggunaan anggaran menjadi Rp 957 miliar,” kata Budi.
Dalam memberikan persetujuanya tersebut, kata Budi, Badan Anggaran melalui DPRD meminta Pemprov Banten untuk bekerja secara sungguh-sungguh meningkatkan kinerjanya, baik dalam mengejar target pendapatan daerah maupun dalam melaksanakan belanja daerah.
Secara khusus, kata Budi, DPRD mengingatkan agar dana penambahan modal kepada Bank Banten melalui PT BGD yang dianggarkan dalam Perubahan APBD 2020 harus benar-benar berpedoman kepada regulasi pemerintah pusat mengenai pengelolaan investasi daerah.
“Berikutnya DPRD juga berpesan agar dana pinjaman daerah kepada pemerintah pusat dalam Perubahan APBD 2020 dapat digunakan sesuai dengan prioritas kebutuhan yang ada,” ujarnya.
Untuk diketahui, Pemprov Banten telah mengajukan pinjaman daerah kepada PT SMI sebagai realisasi dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp4,99 triliun. Adapun terkait dengan penambahan modal Bank Banten, DPRD sebelumnya telah menyetujui penambahan modal Bank Banten melalui PT BGD sebesar Rp1,55 triliun.