Terkini Bisnis: Ridwan Kamil Soal Ivermectin dan Dampak PPKM Darurat ke Ekonomi

  • Bagikan

Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat siang, 2 Juli 2021, dimulai dari Gubernur Ridwan Kamil yang meminta warga tak terburu-buru membeli Ivermectin hingga Menteri Sri Mulyani perkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2021 di bawah 6,5 persen.

Adapula berita tentang pemerintah akan menambah jumlah penerima bantuan produktif untuk usaha kecil (BPUM) atau BLT UMKM dan Bank Indonesia optimis kredit akan tetap tumbuh sesuai proyeksi sebelumnya yaitu 5-7 persen.

Berikut empat berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat siang:

Soal Ivermectin, Ridwan Kamil: Jangan Terlalu Euforia karena Ini Urusan Nyawa

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan penetapan obat penyembuh Covid-19 terutama Ivermectin bukan wilayah pihaknya untuk berkomentar. Sebab, obat ini harus melalui tahapan di pusat hingga tuntas 100 persen.

Namun Ridwan Kamil meminta warga Jawa Barat tidak terburu-buru membeli dan mengkonsumsi obat yang sejatinya dikenal sebagai obat cacing tersebut.

“Saya mengimbau warga menahan diri sampai ada keputusan resmi dari BPOM,” katanya di Bandung, Kamis, 1 Juni 2021.

Menurutnya, jika BPOM sudah memberikan lampu hijau dan memberikan rekomendasi Ivermectin sebagai obat antivirus Covid-19, maka pihaknya juga akan turut mensosialisasikan.

“Sebelum itu ada, masyarakat jangan terburu-buru, ada banyak obat yang sudah ada rekomendasi, yang sudah ada di pasaran,” tuturnya.

Ridwan Kamil mengatakan banyak warga Jawa Barat yang sembuh setelah mengkonsumsi obat yang secara resmi sudah direkomendasi dan beredar di pasaran. Karena itu tindakan menahan diri untuk mengkonsumsi Ivermectin menurutnya harus diambil.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menambah jumlah penerima bantuan produktif untuk usaha kecil (BPUM) atau BLT UMKM, karena adanya penerapan PPKM darurat.

“Untuk merespons PPKM darurat, kami menambah target penerima bantuan produktif bagi usaha kecil untuk 3 juta penerima baru,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Jumat, 2 Juni 2021.

Dia mengatakan BLT UMKM merupakan bantuan sosial tunai senilai Rp 1,2 juta per pelaku UMKM sebagai stimulus di masa pandemi Covid-19 dari pemerintah.

Kemenkeu, kata dia, sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15,36 triliun untuk program BLT UMKM tahun ini. Nilai itu ditargetkan dapat diterima oleh 12,8 juta penerima.

Dia menuturkan realisasi stimulus tersebut hingga kuartal II 2021 tercatat mencapai Rp 11,76 triliun yang diberikan kepada 9,8 juta UMKM. Sehingga, kata dia, masih ada ruang di anggaran BLT UMKM menambah jumlah penerima.
“Pada Juli ini kami berharap sampai dengan September untuk sisa anggarannya Rp 3,6 triliun bagi 3 juta UMKM itu, bisa diberikan. Sehingga membantu masyarakat pada kondisi PPKM darurat,” kata Sri Mulyani.

Bank Indonesia optimis kredit akan tetap tumbuh sesuai proyeksi sebelumnya yaitu 5-7 persen tahun ini meski terdapat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

“So far kita belum merevisi ya. Kita masih perkirakan untuk proyeksi kredit tahun ini 5-7 persen,” kata Asisten Gubernur Bank Indonesia (BI) sekaligus Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Juda Agung di Jakarta, Jumat, 2 Juli 2021.

Juda menyatakan Bank Indonesia belum mengambil langkah untuk merevisi proyeksi pertumbuhan kredit tersebut.

Juda berharap penerapan PPKM Darurat akan mampu mengurangi dan menurunkan eskalasi penyebaran Covid-19. “Mudah-mudahan PPKM ini akan mengurangi atau menurunkan penyebaran Covid-19 sehingga dia bisa recover,” ujarnya.

Menurut dia, pertumbuhan kredit tahun ini mulai menunjukkan adanya sinyal positif terutama di segmen UMKM yang mencapai 1,7 persen sejalan dengan perbaikan aktivitas bisnis UMKM.
Ia menjelaskan perbaikan pertumbuhan kredit terjadi pada sub-segmen UMKM kecuali pada usaha mikro yang masih terkontraksi 22,76 persen, sedangkan usaha kecil tumbuh 13,32 persen dan usaha menengah tumbuh 8,58 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2021 bisa berada di bawah 6,5 persen karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM Darurat.

“Kuartal III karena terjadinya PPKM darurat yang relatif lebih ketat, hampir mirip dengan situasi Februari – Maret, memang ada potensi kemudian outlooknya mengalami pelemahan dari proyeksi yang 6,5 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Jumat, 2 Juni 2021.

Untuk nilai pastinya, dia mengatakan masih tergantung berapa lama penerapan PPKM darurat itu berjalan. Kalau hanya dua minggu dan efektif, kata dia, maka dampaknya barangkali relatif bisa terbatas.

“Namun kalau tidak (efektif) dan panjang bisa satu bulan, pengaruhnya cukup signifikan, terutama pada level konsumsi,” ujarnya.

Karena, kata dia, kalau pertumbuhan konsumsi turun karena adanya PPKM darurat, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, juga mempengaruhi pertumbuhan investasi.

  • Bagikan