YOGYAKARTA–Sebanyak 60 mahasiswa program Studi Ilmu Administrasi Negara dan program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al Ghifari Kota Bandung Jawa Barat, melakukan kunjungan ilmiah ke Pemda DIY, Selasa (28/03/2024).
Kedatangan Mahasiswa FISIP UNFARI disambut baik oleh Plt Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Bapak Dewo Isnu Broto Imam Santoso, S.H mewakili Gubernur, di Gedung Unit VIII, Kompleks Kepatihan Yogyakarta.
Kegiatan ini juga di hadiri oleh perwakilan dari Biro Hukum, Biro Perekonomian, biro Perjanjian , Dinas Dispora, Kesbangpol / Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi & Sosial ,Dinas Pariwisata, dan Legal Drafting Kerja sama.
kunjungan ilmiah mahasiswa Fisip ini sebagai realisasi program akademik, untuk menambah wawasan mahasiswa, menimba ilmu dan memahami bagaimana pengelolaan organisasi terutama struktur dan sistem ataupun tata kelola pemerintahan, pola komunikasi politik yang sangat harmonis antara pemerintah dan masyarakat yang dibangun sedemikian rupa terutama dalam bidang ekonomi dan pariwisata.
FISIP Unfari juga ingin berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam Program magang bagi Mahasiswa Fisip Universitas Al Ghifari sebagai bentuk implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
Dalam sambutannya Dr. Dina, S.I.P., M.Si selaku Dekan Fisip Unfari mengungkapkan “Kami ingin belajar secara langsung kenapa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)merupakan Daerah istimewa dan bagaimana pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah DIY sehingga tetap masih mempertahankan nilai- nilai budaya lokal”, terang Dina.
Dewo Isnu Broto Imam Santoso, S.H dalam sambutan antara lain mengemukakan. “Saat ini Pemda DIY telah melaksanakan berbagai upaya perubahan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Salah satu upayanya adalah dengan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pola hubungan kerja antar organisasi. Pola hubungan kerja ini membentuk kebulatan pola kerja, keselarasan, keserasian dan keterpaduan meliputi semua aspek managemen penyelenggaraan pemerintahan.
